Morning: All courses

HUKUM PASAR MODAL

Diskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas mengenai urgensi pasar modal di tengah-tengah masyrakat, trabsaksi keuangan di pasar modal, baik hukum formil dan materil untuk penyelesaian kasus di pasar modal

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP
	S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1
	KU1		Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontkes pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KU3		Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)
	KK1		Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat secara luas, maupun yang secara khusus ditemukan di dalam aktivitas bisnis dan investasi dengan cara menerapkan aturan hukum.
	KK2		Mampu merancang dan membuat produk / dokumen / surat, antara lain berupa: perjanjian, perundangan-undangan, surat-surat dalam administrasi peradilan perdata dan pidana, tata usaha negara, kesepakatan perdamaian.
	KK3		Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)
	P1		Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.
	P2		Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia
	P3		Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.

CP-MK

M1

mahasiswa mampu menafsirkan aspek normative dan praktis dalam pasar modal, serta mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah terkait pasar modal

SEMESTER 6

HUKUM PASAR MODAL

Diskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas mengenai urgensi pasar modal di tengah-tengah masyrakat, trabsaksi keuangan di pasar modal, baik hukum formil dan materil untuk penyelesaian kasus di pasar modal

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP
	S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1
	KU1		Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontkes pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KU3		Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)
	KK1		Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat secara luas, maupun yang secara khusus ditemukan di dalam aktivitas bisnis dan investasi dengan cara menerapkan aturan hukum.
	KK2		Mampu merancang dan membuat produk / dokumen / surat, antara lain berupa: perjanjian, perundangan-undangan, surat-surat dalam administrasi peradilan perdata dan pidana, tata usaha negara, kesepakatan perdamaian.
	KK3		Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)
	P1		Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.
	P2		Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia
	P3		Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.

CP-MK

M1

mahasiswa mampu menafsirkan aspek normative dan praktis dalam pasar modal, serta mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah terkait pasar modal

SEMESTER 6

Matakuliah ini menjelaskan secara utuh menyeluruh hal ihwal yang berkenaan denganpemerintahan di daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraanpemerintahan di daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, hubungan antaraPemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi didaerah dalam kerangka hubungannya dengan perlindungan dan pelayanan kepadamasyarakat, seperti di bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan,partisipasi, dan sebagainya.

CPMK: Mampu memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah
Materi Pembelajaran selama satu semester:

1. Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah, Ruang Lingkup dan Pengertian.

2. Urusan Pemerintahan

3. Asas-AsasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hak danKewajiban Daerah

4. Pemerintah Daerah

5. DPRD

6. Perangkat Daerah

7. Produk Hukum Daerah

8. Perencanaan Pembangunan Nasional

9. Pendapatan Asli Daerah

10. Dana Perimbangann, BUMD, Aset Daerah, dan APBD

11. Kerjasama Daerah, Kawasan Perkotaan dan Otonomi Daerah

12. Pembinaan dan Pengawasan serta PertimbanganDalam Kebijakan Otonomi Daerah

Referensi:

1. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Thun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Daerah.

2. Sedarmayanti, Good Governance Dalam RangkaOtonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003.

3. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, Nuansa,2010.

4. Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan OrganLembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomidan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum danKesatuan, Malang, Setara Press, 2012.

5. Moch. Solekhan, PenyelenggaraanPemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun MekanismeAkuntabilitas, Malang, Setara, 2012.

6. Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah,Bandung, Nusa Media, 2009.

7. Pheni Chalid, Otonomi Daerah Masalah,Pemberdayaan, dan Konflik, Jakarta, Kemitraan, 2005.

8. Sayuti Una, Pergeseran KekuasaanPemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia Tentang Distribusi KekuasaanAntara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD’45, Yogyakarta, UIPress, 2004.

9. Siswanto Sunarno, Hukum PemerintahanDaerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

10. Sudono Syueb, Dinamika Hukum PemerintahanDaerah: Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi, Surabaya, Laksbang Mediatama,2008.

SEMESTER 6

HUKUM KONDOMINIUM DAN REAL ESTATE

Diskripsi Singkat

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum kondominium dan real estate di tenga masyarakat yang semakin kompleks dan juga mengenai penyelesaian sengketa dalam hal terjadi masalah. Selain itu juga dibahas mengenai jaminan yang dilakukan untuk rumah susun

Capaian Pembelajaran (CP)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP

S1 Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1

KU1 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontkes pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU3 Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)

KK1 Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat secara luas, maupun yang secara khusus ditemukan di dalam aktivitas bisnis dan investasi dengan cara menerapkan aturan hukum.
KK2 Mampu merancang dan membuat produk / dokumen / surat, antara lain berupa : perjanjian, perundanganundangan, surat-surat dalam administrasi peradilan perdata dan pidana, tata usaha negara, kesepakatan perdamaian.
KK3 Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)

P1 Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.
P2 Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia
P3 Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.

CP-MK

M1 mahasiswa mampu menafsirkan aspek normative dan praktis dalam hukum kondominium dan reak estate, serta mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah terkait hukum kondominium dan real estate.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Tentang Hak Pengelolaan , Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun , dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

SEMESTER 6

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Hukum Ekonomi Internasional (HEI) merupakan Mata Kuliah Wajib yang membahas Aspek Hukum dari Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan yang Lintas Batas Negara. Mata kuliah ini menggunakan sumber hukum baik nasional maupun internasional. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail.

1. Sistem Ekonomi, Teori Pembangunan dan Hukum Ekonomi Indonesia

2. Luas lingkup Hukum Ekonomi dan Asas dalam Hukum Ekonomi Indonesia

3. Hubungan antara Hukum Ekonomi Nasional dan Hukum Ekonomi Internasional

4. Subyek dan Sumber HEI

5. Prinsip dasar HEI

6. Hukum Moneter Internasional : IMF

7. Hukum Moneter Internasional : IMF dan dampaknya bagi Indonesia

8. Ujian Tengah Semester (UTS)

9. Hukum Pembangunan Internasional : World Bank Group (IDA, IFC, MIGA, IBRD, ICSID)

10. Hukum Pembangunan Internasional : World Bank Group 2

11. Hukum Perdagangan Internasional : ASEAN dan WTO

12. Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip2 dasar dan agreement utama dalam WTO

13. Hukum Perdagangan Internasional : Struktur kelembagaan dan Penyelesaian Sengketa di WTO

14. Hukum Perdagangan Internasional : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional pada umumnya

15. Hukum Perdagangan Internasional : Anti dumping, subsidi, safe guard dan ROO

16. Ujian Akhir Semester (UAS)

880079 Christin Septina Basani, S.H.,Ll.M

SEMESTER 6

HUKUM ASURANSI

Hukum Asuransi merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester genap. Materi mata kuliah ini bersinggungan juga dengan hukum dagang dan hukum perdata, hukum perjanjian dan hukum perusahaan.

Diharapkan mahasiswa mengerti, kemudian memahami dan mampu menganalisis terkait masalah asuransi yang terjadi di masyarakat. Istilah hukum asuransi sering disebut juga dengan istilah hukum pertanggungan.

Sehingga materi yang akan dibicarakan diantaranya:

1. Pengertian Hukum suransi

2. Perjanjian Asuransi

3. Objek asuransi

4. Premi Asuransi

5. Peristiwa Yang Belum Tentu Terjadi

6. Cacad Sendiri Dari Barang yang Dijaminkan

7. Kewajiban memberikan Keterangan

8. Subrogasi

9. Indemnitas

10. Tipe-tipe Perjanjian Asuransi

11. Usaha Perasuransian

12. Jenis-jenis Asuransi

Sumber Referensi:

1. buku Pertanggungan Wajib/Sosial, karangan Prof Emmy Pangaribuan

2. Buku Hukum Asuransi di Indonesia, karangan Prof Wiryono Projodikoro

3. Hukum Asuransi, karangan Prof Abdulkadir

4. UU No.40 tahun 2014 tentang Asuransi

5. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

880001 Dr.P. Lindawaty S.Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn

SEMESTER 6

HUKUM KESEHATAN

99000394 Dr. Djunyanto Thriyana, S.H., M.Comm

SEMESTER 6

HUKUM INVESTASI

SEMESTER 6

HUKUM WARALABA

SEMESTER 6

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mata kuliah ini membahas konsep legal aspek dan aspek terhadap pengembangan/penggunaan produk industri kreatif yang meliputi, 1. Konsep Legal Aspek, 2. Hak Kekayaan Intelektual, 3. Hak Cipta, 4. Hak Paten, 5. Merek, 6. Desain Industri, 7. Desain Tata Letak Sirkuit, 8. Produk-produk Semi Konduktor, 9. UU ITE, 10. Konsep Kontrak Pengembangan dan Pemanfaatan produk kekayaan intelektual.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1
Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai bidang keahliannya.
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)
Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat secara luas, maupun yang secara khusus ditemukan di dalam aktivitas bisnis dan investasi dengan cara menerapkan aturan hukum.
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)
Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.
Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.
CP-MK
Mampu memahami keilmuan yang berkaitan dengan cabang-cabang kekayaan intelektual
Mampu menganalisis kasus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

SEMESTER 6

PENALARAN HUKUM

SEMESTER 6

HUKUM PASAR MODAL

Diskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas mengenai urgensi pasar modal di tengah-tengah masyrakat, trabsaksi keuangan di pasar modal, baik hukum formil dan materil untuk penyelesaian kasus di pasar modal

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP
	S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1
	KU1		Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontkes pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KU3		Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)
	KK1		Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat secara luas, maupun yang secara khusus ditemukan di dalam aktivitas bisnis dan investasi dengan cara menerapkan aturan hukum.
	KK2		Mampu merancang dan membuat produk / dokumen / surat, antara lain berupa: perjanjian, perundangan-undangan, surat-surat dalam administrasi peradilan perdata dan pidana, tata usaha negara, kesepakatan perdamaian.
	KK3		Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku

	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)
	P1		Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.
	P2		Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia
	P3		Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.

CP-MK

M1

mahasiswa mampu menafsirkan aspek normative dan praktis dalam pasar modal, serta mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah terkait pasar modal

SEMESTER 6

ENTERTAINMENT LAW

SEMESTER 6

HUKUM KESEHATAN

SEMESTER 6

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Matakuliah ini menjelaskan secara utuh menyeluruh hal ihwal yang berkenaan denganpemerintahan di daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraanpemerintahan di daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, hubungan antaraPemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi didaerah dalam kerangka hubungannya dengan perlindungan dan pelayanan kepadamasyarakat, seperti di bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan,partisipasi, dan sebagainya.

CPMK: Mampu memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah
Materi Pembelajaran selama satu semester:

1. Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah, Ruang Lingkup dan Pengertian.

2. Urusan Pemerintahan

3. Asas-AsasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hak danKewajiban Daerah

4. Pemerintah Daerah

5. DPRD

6. Perangkat Daerah

7. Produk Hukum Daerah

8. Perencanaan Pembangunan Nasional

9. Pendapatan Asli Daerah

10. Dana Perimbangann, BUMD, Aset Daerah, dan APBD

11. Kerjasama Daerah, Kawasan Perkotaan dan Otonomi Daerah

12. Pembinaan dan Pengawasan serta PertimbanganDalam Kebijakan Otonomi Daerah

Referensi:

1. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Thun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Daerah.