SEMESTER 7

Mata Kuliah ini adalah Mata Kuliah Pilihan, sehingga hanya diambil oleh mahasiswa yang memerlukan mata kuliah ini. Pembahasan awal dalam mata kuliah ini akan dimulai dengan pembahasan Perbandingan Hukum terlebih dahulu. Bagian ini juga termasuk pembahasan mengenai perbedaan sejarah dan karakteristik sistem Civil Law dan Common Law, dan juga menyinggung sekilas mengenai 2 sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Oriental dan sistem hukum Sosialis (yang pernah ada).

Setelah membahas mengenai Perbandingan Hukum, akan masuk lebih lanjut ke Perbandingan Hukum Kontrak, di mana titik beratnya adalah Hukum Kontrak di Sistem/Tradisi Common Law. (Indonesia adalah negara penganut Civil Law). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, satu- satunya negara yang masih menganut Civil Law secara tunggal (dalam teori, namun tidak demikian dalam praktik), adalah Indonesia. Perlu dicatat, Hukum Bisnis Indonesia lebih banyak mengadopsi pranata-pranata Common Law.

Mata Kuliah ini adalah Mata Kuliah Pilihan, sehingga hanya diambil oleh mahasiswa yang memerlukan mata kuliah ini. Pembahasan awal dalam mata kuliah ini akan dimulai dengan pembahasan Perbandingan Hukum terlebih dahulu. Bagian ini juga termasuk pembahasan mengenai perbedaan sejarah dan karakteristik sistem Civil Law dan Common Law, dan juga menyinggung sekilas mengenai 2 sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Oriental dan sistem hukum Sosialis (yang pernah ada).

Setelah membahas mengenai Perbandingan Hukum, akan masuk lebih lanjut ke Perbandingan Hukum Kontrak, di mana titik beratnya adalah Hukum Kontrak di Sistem/Tradisi Common Law. (Indonesia adalah negara penganut Civil Law). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, satu- satunya negara yang masih menganut Civil Law secara tunggal (dalam teori, namun tidak demikian dalam praktik), adalah Indonesia. Perlu dicatat, Hukum Bisnis Indonesia lebih banyak mengadopsi pranata-pranata Common Law.

Mata Kuliah ini adalah Mata Kuliah Pilihan, sehingga hanya diambil oleh mahasiswa yang memerlukan mata kuliah ini. Pembahasan awal dalam mata kuliah ini akan dimulai dengan pembahasan Perbandingan Hukum terlebih dahulu. Bagian ini juga termasuk pembahasan mengenai perbedaan sejarah dan karakteristik sistem Civil Law dan Common Law, dan juga menyinggung sekilas mengenai 2 sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Oriental dan sistem hukum Sosialis (yang pernah ada).

Setelah membahas mengenai Perbandingan Hukum, akan masuk lebih lanjut ke Perbandingan Hukum Kontrak, di mana titik beratnya adalah Hukum Kontrak di Sistem/Tradisi Common Law. (Indonesia adalah negara penganut Civil Law). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, satu- satunya negara yang masih menganut Civil Law secara tunggal (dalam teori, namun tidak demikian dalam praktik), adalah Indonesia. Perlu dicatat, Hukum Bisnis Indonesia lebih banyak mengadopsi pranata-pranata Common Law.

Mata Kuliah ini adalah Mata Kuliah Pilihan, sehingga hanya diambil oleh mahasiswa yang memerlukan mata kuliah ini. Pembahasan awal dalam mata kuliah ini akan dimulai dengan pembahasan Perbandingan Hukum terlebih dahulu. Bagian ini juga termasuk pembahasan mengenai perbedaan sejarah dan karakteristik sistem Civil Law dan Common Law, dan juga menyinggung sekilas mengenai 2 sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Oriental dan sistem hukum Sosialis (yang pernah ada).

Setelah membahas mengenai Perbandingan Hukum, akan masuk lebih lanjut ke Perbandingan Hukum Kontrak, di mana titik beratnya adalah Hukum Kontrak di Sistem/Tradisi Common Law. (Indonesia adalah negara penganut Civil Law). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, satu- satunya negara yang masih menganut Civil Law secara tunggal (dalam teori, namun tidak demikian dalam praktik), adalah Indonesia. Perlu dicatat, Hukum Bisnis Indonesia lebih banyak mengadopsi pranata-pranata Common Law.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Pengadaan Barang & Jasa memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa/i agar dapat mengetahui prosedur dan dasar-dasar hukum Pemerintah mengadakan Barang & Jasa untuk pembangunan nasional. Mahasiswa/i dibekali kembali pengetahuan mengenai dasar prinsip, asas, dan teori hukum dan dilatih untuk menganalisa kebijakan Pemerintah dalam mengadakan Barang & Jasa.